Categories
Info

Putusan MK Tak Jamin JK Jadi Cawapres

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sekiranya mengabulkan gugatan uji material terkait syarat masa jabatan wapres untuk dapat kembali menjadi cawapres, diyakini tidak otomatis membuat Jusuf Kalla (JK) dipilih menjadi cawapres pendamping Jokowi. Menurut Wasekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan, Jokowi tidak otomatis akan memilih JK. Pilihan terhadap JK sebagai cawapres Jokowi, kemungkinan dibahas lagi dalam partai pendukung Jokowi. “Namun, hal tersebut tetap melihat dinamika politik yang ada termasuk hasil putusan MK. Kita juga akan hormati putusan MK nanti, apapun hasilnya. Tetapi, tidak otomatis juga Jokowi akan pilih JK,” tandas dia, Senin (30/7). Dia tak menampik kinerja duet Jokowi-JK sejak 2014 cukup baik. Namun, PKB tetap konsisten mendukung semangat reformasi tentang pembatasan masa jabatan presiden dan wapres. “Semangat reformasi kita dukung dan jaga sehingga pembatasan masa jabatan itu tetap harus ada,” tandas dia. PKB, kata dia, sampai saat ini tetap mendukung pasangan Jokowi-Cak Imin (Muhaimin Iskandar). Ketua Fraksi Partai Hanura, Inas Nas?rullah Zubir juga mengaku, pihaknya belum melihat keinginan Presiden Jokowi untuk kembali berpasangan dengan JK di Pilpres 2019.

Menurutnya, pernyataan JK bahwa Jokowi mengetahui langkahnya menjadi pihak terkait dalam gugatan ke MK, bukan berarti Jokowi menginginkannya kembali menjadi wapres. Sedangkan, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Baidowi menghormati langkah JK menjadi pihak terkait dalam uji material soal masa jabatan presiden dan wakil presiden di MK. “PPP menganggapnya itu hak Pak JK dan tidak hanya untuk urusan kekuasaan semata tapi lebih pada memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara,” ujar Ahmad. Menurutnya, langkah itu merupakan hak JK sebagai warga negara. “Kita hormati itu. Kita juga tidak mau berandai-andai, kita tunggu putusan MK. Kita mengacu pada Pasal 169 huruf n yang membatasi jabatan presiden dan wapres maksimal dua periode masih berlaku yang sesuai dengan UUD 1945 Pasal 7,” tandasnya. Kepastian Hukum S e c a r a t e r p i s a h , Sekjen Partai Perindo Ahmad Rofiq yakin partainya memiliki legal standing kuat dalam uji material Pasal 169 huruf n U U 7 / 2 0 1 8 t e n t a n g Pemilu.

Perindo, kata dia merupakan partai peserta pemilu 2019 yang tidak ikut membahas dan mengesahkan UU Pemilu. “Kalau soal legal standing, ada keputusan MK yang menyatakan bahwa terkait UU Pemilu itu boleh digugat oleh partai peserta pemilu yang tidak membahas UU P e m i l u . J a d i , P a r t a i Perindo kan tidak ikut membahas dan memutuskan UU di DPR, itu boleh,” ujar Rofiq di Jakarta, akhir pekan lalu. Rofiq menjelaskan, bahwa Perindo melakukan uji materi atas pasal tersebut untuk memberikan kepastian dan ketegasan hukum. Dengan adanya putusan MK nantinya, kata dia, tidak ada lagi yang menafsirkan secara berbeda pasal tersebut sesuai dengan kepentingannya. “Jadi kalau sudah terkait kepentingan bangsa ini, maka perlu kepastian hukum, tidak boleh ada penafsiran hukum yang berbeda-berbeda sesuai dengan siapa yang menafsirkan. Hukum itu harus punya ketetapan dan ketegasan,” tandas dia. Lebih lanjut, dia menilai, JK adalah pasangan ideal Jokowi di tengah situasi politik yang mulai memanas. Karena itu, Perindo berharap agar ada kepastian hukum apakah JK bisa dicalonkan lagi menjadi cawapres Jokowi.

“Jadi, intinya, kepentingan Partai Perindo adalah menuntut kepastian hukum. Jika JK diperbolehkan, maka JK merupakan calon alternatif yang bisa menjadi cawapres Jokowi yang selama ini tidak masuk dalam bursa cawapres. Dengan adanya MK, semakin terbuka kesempatan,” jelas dia. Perindo, kata Rofiq juga mempunyai kepentingan untuk menciptakan situasi politik yang kondusif. Pasalnya, tarik menarik antara parpol untuk mendapatkan tiket cawapres, bisa membuat situasi politik semakin gaduh. “Kalau Pak JK yang dipinang, maka sudah barang tentu stabilitas terjaga,” tandasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *